ATURAN PAJAK KRIPTO BARU AS PICU PRO-KONTRA, BITCOIN TAK MENDAPAT PENGECUALIAN
Amerika Serikat tengah menghadapi perdebatan sengit di industri kripto menyusul publikasi draf RUU pajak baru berjudul Digital Asset PARITY Act. Draf ini diterbitkan oleh perwakilan AS Max Miller dan Steven Horsford pada 26 Maret 2026 dan bertujuan untuk memperjelas perlakuan pajak terhadap aset digital, termasuk stablecoin dan Bitcoin. Munculnya aturan ini memicu pro-kontra karena hanya stablecoin yang mendapatkan pengecualian, sementara Bitcoin tetap masuk kewajiban pajak.
baca juga”Bhutan Jual 519 Bitcoin, Nilainya Capai Ratusan Miliar“
DIGITAL ASSET PARITY ACT: TUJUAN DAN ISI UTAMA
Draf ini dirancang untuk merevisi Internal Revenue Code 1986, dengan fokus pada perlakuan pajak aset digital. Menurut Cointelegraph.com, stablecoin yang biaya perolehannya tidak berfluktuasi lebih dari 1% dari USD 1 atau USD 0,01 akan bebas dari pajak keuntungan. RUU juga memperkenalkan pengecualian de minimis untuk transaksi stablecoin di bawah USD 200, meskipun batas total tahunan belum ditentukan.
Selain itu, pendapatan dari aktivitas lending, staking, atau layanan validator pasif akan dihitung sebagai bagian dari pendapatan kotor tahunan penerima, berdasarkan nilai pasar wajar aset tersebut. Ketentuan ini dirancang untuk mengurangi ambiguitas pajak pada aktivitas kripto yang lebih kompleks dan berisiko.
Draf ini masih dalam tahap diskusi dan belum diajukan resmi ke Kongres. Tujuannya adalah membuka dialog antara pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan industri kripto untuk membentuk kerangka pajak yang lebih jelas dan adil bagi seluruh pelaku pasar.
PERSPEKTIF INDUSTRI KRIPTO
Cody Carbone, CEO Digital Chamber, menyatakan, “Kita membutuhkan kejelasan pajak aset digital, atau aktivitas tidak akan sepenuhnya kembali ke dalam negeri.” Pernyataan ini menekankan pentingnya kepastian hukum bagi investor dan penyedia layanan kripto agar dapat merencanakan strategi bisnis dan investasi secara lebih aman.
Namun, komunitas Bitcoin mengkritik RUU ini karena hanya memberikan pengecualian untuk stablecoin, bukan Bitcoin. Pierre Rochard, CEO The Bitcoin Bond Company, menegaskan, “Ini arah yang salah. Bitcoin seharusnya mendapat pengecualian de minimis. Stablecoin tidak terdesentralisasi dan bergantung pada fiat, sehingga tidak seharusnya menjadi prioritas pengecualian.”
Konflik ini menyoroti perbedaan filosofi antara stablecoin yang dipatok dolar AS dan aset kripto terdesentralisasi seperti Bitcoin. Stablecoin cenderung lebih mudah diatur karena sifatnya yang terikat pada hukum dan nilai fiat, sementara Bitcoin menekankan kebebasan finansial dan desentralisasi.
IMPLEMENTASI DAN KONTEKS GLOBAL
Selain AS, Brasil juga menunjukkan dinamika regulasi kripto yang signifikan. Menteri Keuangan Brasil Dario Durigan menunda konsultasi publik mengenai pajak kripto karena fokus pemerintah beralih ke pemilihan presiden pada Oktober 2026. Keputusan ini menunda diskusi tentang perlakuan pajak stablecoin dan aset virtual di negara tersebut.
Sejak November 2025, bank sentral Brasil mewajibkan semua penyedia layanan kripto untuk mendapatkan otorisasi resmi dan mematuhi peraturan sektor keuangan. Kepala bank sentral Gabriel Galipolo menyebut penggunaan kripto domestik melonjak selama tiga tahun terakhir, dengan sekitar 90% aliran transaksi terkait stablecoin. Konsultasi pajak dimaksudkan untuk menyesuaikan kerangka fiskal dengan pertumbuhan pasar kripto yang pesat.
IMPLIKASI DAN PANDANGAN KE DEPAN
Aturan pajak kripto di AS dan penundaan di Brasil mencerminkan tren global menuju regulasi yang lebih ketat namun transparan. Di AS, pengecualian untuk stablecoin dapat meningkatkan adopsi legal, tetapi menimbulkan ketidakpuasan komunitas Bitcoin. Investor aset digital kini menghadapi kebutuhan untuk menyesuaikan pelaporan pajak mereka, termasuk menghitung nilai pasar wajar dari kegiatan lending, staking, atau validator.
Penyesuaian regulasi ini juga berpotensi memengaruhi adopsi kripto secara global. Negara yang menyediakan kepastian hukum cenderung menarik lebih banyak investasi dan aktivitas bisnis. Namun, ketidakpastian bagi aset terdesentralisasi seperti Bitcoin bisa memicu relokasi aktivitas ke yurisdiksi yang lebih ramah kripto.
Pakar pajak digital menekankan pentingnya kepastian hukum, keadilan perlakuan pajak, dan harmonisasi regulasi internasional agar industri kripto dapat berkembang sehat. Ke depan, diskusi antara Kongres, pemangku kepentingan industri, dan komunitas investor akan menjadi kunci dalam menentukan bagaimana aset digital, termasuk Bitcoin dan stablecoin, dikenai pajak di AS dan negara lain.
Jika diinginkan, saya juga bisa membuat versi artikel ini dengan visualisasi alur pajak kripto untuk AS dan Brasil agar pembaca lebih mudah memahami perbedaan perlakuan aset digital di kedua negara.
