Kemenkeu Belum Ajukan Kepemilikan Saham BEI, Danantara Sudah Ambil Langkah Awal
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan belum mengajukan permohonan untuk memiliki saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Penegasan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai respons atas munculnya pembahasan mengenai peluang kepemilikan saham BEI oleh sejumlah lembaga negara setelah terbitnya perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Baca Juga “BEI Tetapkan Saham AGAR dan ALKA Masuk Daftar Kepemilikan Terkonsentrasi“
Meski demikian, Purbaya mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) telah lebih dulu mengajukan permohonan untuk memperoleh kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia. Informasi tersebut menunjukkan bahwa proses menuju perubahan struktur kepemilikan bursa mulai berjalan, meskipun masih berada pada tahap awal.
Perubahan struktur kepemilikan BEI menjadi perhatian pelaku pasar karena berkaitan dengan agenda demutualisasi bursa. Langkah tersebut dinilai dapat mengubah tata kelola Bursa Efek Indonesia agar lebih sejalan dengan praktik yang diterapkan di berbagai bursa saham internasional.
Perubahan UU P2SK Membuka Peluang Lembaga Negara Menjadi Pemegang Saham BEI
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Purbaya menegaskan bahwa hingga saat ini Kemenkeu belum melakukan pembahasan internal maupun mengajukan permohonan untuk membeli saham Bursa Efek Indonesia.
Menurut dia, pemerintah masih mengikuti perkembangan implementasi regulasi baru yang memberikan ruang bagi beberapa institusi negara untuk memiliki saham BEI. Ia juga menyampaikan bahwa Danantara telah mengambil langkah lebih dahulu dalam proses tersebut.
Peluang tersebut muncul setelah pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Melalui perubahan Pasal 8B ayat (1), regulasi tersebut memberikan kesempatan kepada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Danantara Indonesia untuk menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi perubahan struktur kepemilikan bursa yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit.
Perubahan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem pasar keuangan nasional. Kehadiran institusi negara sebagai pemegang saham diharapkan dapat mendukung penguatan tata kelola, meningkatkan kredibilitas pasar modal, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.
Danantara Disebut Sudah Mengajukan Permohonan Kepemilikan Saham
Dalam keterangannya, Purbaya menjelaskan bahwa Danantara telah mengajukan permohonan untuk memperoleh saham Bursa Efek Indonesia. Namun, ia tidak merinci besaran kepemilikan yang diajukan maupun tahapan proses yang sedang berlangsung.
Sementara itu, Kementerian Keuangan masih belum mengambil keputusan serupa. Menurut Purbaya, belum ada pembahasan resmi mengenai rencana pembelian saham BEI oleh kementerian yang dipimpinnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap institusi yang memperoleh kesempatan menjadi pemegang saham tetap memiliki kewenangan untuk menentukan waktu dan mekanisme pengajuan sesuai kebijakan masing-masing.
OJK Siapkan Aturan Demutualisasi Bursa Efek Indonesia
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Danantara akan menjadi pihak pertama yang memperoleh kesempatan memiliki saham BEI.
Menurut Hasan, proses tersebut akan mengacu pada Peraturan OJK (POJK) mengenai demutualisasi yang saat ini masih dalam tahap penyusunan. Regulasi tersebut akan menjadi landasan hukum perubahan status Bursa Efek Indonesia dari lembaga berbasis keanggotaan (mutual organization) menjadi perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan saham.
OJK menargetkan POJK Demutualisasi dapat diterbitkan pada pekan kedua September 2026. Setelah regulasi tersebut berlaku, proses pengalihan struktur kepemilikan akan dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Hasan menjelaskan bahwa ketentuan dalam UU P2SK telah mengatur keterwakilan negara melalui tiga institusi, yakni Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Danantara. Ketiga lembaga tersebut akan memperoleh kesempatan pertama untuk memiliki saham BEI sebelum mekanisme kepemilikan lainnya dijalankan.
Apa Itu Demutualisasi Bursa dan Mengapa Penting?
Demutualisasi merupakan proses perubahan bentuk organisasi bursa dari lembaga yang dimiliki oleh para anggotanya menjadi perusahaan yang memiliki pemegang saham. Model ini telah diterapkan di berbagai bursa saham besar dunia sebagai bagian dari modernisasi tata kelola dan peningkatan daya saing.
Melalui struktur baru, bursa memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menghimpun modal, mengembangkan teknologi perdagangan, meningkatkan layanan kepada pelaku pasar, serta memperluas kerja sama dengan lembaga keuangan global.
Selain itu, pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi operasional dinilai dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mengurangi potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan bursa.
Di sejumlah negara, proses demutualisasi juga menjadi langkah awal sebelum bursa melakukan pencatatan saham di pasar modal. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi bahwa Bursa Efek Indonesia akan menempuh langkah tersebut.
Pelaku Pasar Menanti Kepastian Regulasi
Bagi investor, kepastian mengenai aturan demutualisasi menjadi faktor penting karena akan menentukan arah pengembangan Bursa Efek Indonesia dalam jangka panjang. Regulasi yang jelas diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat posisi pasar modal Indonesia di tingkat regional.
Analis menilai masuknya institusi negara sebagai pemegang saham tidak hanya berkaitan dengan struktur kepemilikan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pasar keuangan nasional. Meski demikian, implementasinya tetap perlu memperhatikan prinsip independensi, tata kelola yang baik, dan perlindungan terhadap seluruh pelaku pasar.
Ke depan, perhatian investor akan tertuju pada penerbitan POJK Demutualisasi, perkembangan proses pengajuan kepemilikan saham oleh lembaga yang berhak, serta mekanisme pelaksanaan perubahan struktur Bursa Efek Indonesia. Kepastian kebijakan tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu agenda penting dalam transformasi pasar modal Indonesia beberapa tahun mendatang.
Baca Juga “PHR Zona 4 kembangkan tiga sumur infill potensi produksi 1.400 BOPD“
