Rusia Larang Penambangan Kripto di Moskow hingga 2032 untuk Jaga Pasokan Listrik
Pemerintah Rusia resmi melarang aktivitas penambangan kripto di Moskow, Oblast Moskow, serta sejumlah wilayah di Oblast Kursk mulai 15 Agustus 2026 hingga akhir 2032. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mengurangi beban pada jaringan listrik yang terus meningkat akibat tingginya konsumsi energi dari industri penambangan aset digital.
Larangan ini tertuang dalam Dekret Pemerintah Rusia No. 936 yang ditandatangani pada 25 Juli 2026 dan dipublikasikan melalui portal informasi hukum resmi pemerintah. Selain melarang kegiatan penambangan kripto, aturan tersebut juga mencakup partisipasi dalam mining pool, yaitu sistem yang memungkinkan para penambang menggabungkan daya komputasi untuk meningkatkan peluang memperoleh imbalan.
Baca Juga “XRP Jadi Aset Crypto dengan Penurunan Terdalam, Data Ungkap Penyebabnya“
Larangan Penambangan Kripto Diperluas ke Wilayah Strategis
Aturan baru tersebut berlaku di seluruh wilayah Moskow, Oblast Moskow, delapan distrik kota di Oblast Kursk, serta Kota Lgov. Pemerintah menilai kawasan tersebut menghadapi risiko kekurangan pasokan listrik apabila aktivitas penambangan tetap berlangsung tanpa pembatasan.
Usulan larangan ini sebelumnya diajukan oleh Kementerian Energi Rusia pada akhir Juni 2026. Dalam dokumen penjelasannya, kementerian menyebut peningkatan kebutuhan listrik dari sektor penambangan berpotensi mengganggu pasokan energi bagi rumah tangga, industri, dan layanan publik.
Data yang dikutip Interfax menunjukkan aktivitas penambangan kripto diperkirakan mengonsumsi sekitar 1 gigawatt (GW) listrik dari jaringan di wilayah Moskow. Menteri Energi Oblast Moskow, Sergei Voropanov, bahkan memperkirakan kapasitas pusat data di Moskow dan wilayah sekitarnya dapat meningkat menjadi 3,6 GW pada 2032 atau sekitar 17% dari proyeksi beban puncak jaringan listrik.
Angka tersebut mencakup seluruh operasional pusat data, termasuk layanan komputasi awan dan penyimpanan data, bukan hanya aktivitas penambangan kripto. Namun, pemerintah menilai lonjakan konsumsi energi tetap perlu dikendalikan melalui kebijakan yang lebih ketat.
Rusia Tetap Mengatur Industri Kripto, Bukan Melarang Secara Menyeluruh
Meski memperluas larangan di sejumlah wilayah, Rusia tidak menghentikan industri penambangan kripto secara nasional. Pemerintah tetap mempertahankan pendekatan regulasi yang memungkinkan aktivitas penambangan berlangsung di wilayah dengan kapasitas listrik yang memadai.
Pada 2024, Presiden Vladimir Putin menandatangani undang-undang yang melegalkan penambangan kripto bagi perusahaan dan pelaku usaha yang terdaftar dalam registri resmi pemerintah. Sementara itu, individu masih diperbolehkan menambang aset digital selama konsumsi listriknya tidak melebihi batas yang telah ditetapkan.
Langkah tersebut menunjukkan Rusia berupaya mengawasi industri kripto melalui sistem perizinan dan pengawasan konsumsi energi, bukan dengan menerapkan larangan menyeluruh.
Pemerintah Perkuat Pengawasan terhadap Penambang Kripto
Sebagai bagian dari penguatan regulasi, otoritas Rusia meluncurkan registri nasional peralatan penambangan kripto pada Juli 2025. Sistem ini bertujuan mengidentifikasi operator penambangan, memantau penggunaan listrik, sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.
Di sisi lain, pemerintah juga terus menyusun kerangka hukum yang lebih luas untuk aset digital. Pada bulan sebelumnya, Duma Negara mengesahkan rancangan undang-undang yang membuka peluang perdagangan kripto ritel secara teregulasi. Meski demikian, penggunaan kripto sebagai alat pembayaran di dalam negeri tetap dilarang.
Kasus BitRiver Ikut Menjadi Sorotan
Kebijakan terbaru ini muncul bersamaan dengan perkembangan kasus hukum yang melibatkan pendiri perusahaan penambangan kripto BitRiver, Igor Runets. Pengadilan Rusia mengubah status hukumnya dari tahanan rumah menjadi tahanan pra-peradilan.
Runets menghadapi tuduhan penipuan dalam proyek pengadaan peralatan bersama perusahaan energi En+. Penyidik menduga transaksi tersebut menimbulkan kerugian sekitar 1 miliar rubel atau setara US$12,5 juta.
Regulasi Energi Diperkirakan Tetap Menjadi Fokus
Larangan penambangan kripto di Moskow mencerminkan upaya Rusia menjaga keseimbangan antara pengembangan industri aset digital dan ketahanan pasokan energi nasional. Pemerintah tampaknya memilih pendekatan yang lebih selektif, yakni membatasi aktivitas penambangan di wilayah dengan tekanan listrik tinggi, sembari tetap memberikan ruang bagi industri untuk berkembang di daerah lain yang memiliki kapasitas energi memadai.
Ke depan, arah kebijakan Rusia diperkirakan akan semakin menitikberatkan pada pengawasan konsumsi energi, kepatuhan pajak, dan regulasi perdagangan aset kripto. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi pelaku industri aset digital.
Baca Juga “Altcoin Season Berubah, Cuma Kripto Tertentu yang Berpeluang Meroket“
