Rusia Siapkan Biaya Khusus untuk USDT, USDC, dan BNB dalam Regulasi Kripto Baru
Pemerintah Rusia tengah menyiapkan aturan baru yang berpotensi mengubah lanskap perdagangan aset digital di negara tersebut. Kementerian Keuangan Rusia mengusulkan penerapan biaya transaksi, pembatasan perdagangan, serta pengamanan teknis terhadap sejumlah aset kripto yang dikategorikan sebagai “tidak ramah”, termasuk USDT, USDC, dan BNB.
Kebijakan tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan Rusia Ivan Chebeskov saat menghadiri Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) 2026. Langkah ini menjadi bagian dari pembahasan regulasi kripto yang sedang difinalisasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mata Uang Digital dan Hak Digital.
baca juga”Bybit Hadirkan Akses IPO SpaceX Lewat Platformnya“
Rusia Dorong Peralihan dari Stablecoin Berbasis Dolar
Menurut Chebeskov, pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai instrumen regulasi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap aset digital yang berasal dari yurisdiksi yang dianggap tidak bersahabat dengan Rusia.
Analis Freedom Global, Vladimir Chernov, memperkirakan biaya transaksi yang sedang dibahas berkisar antara 0,5% hingga 2% untuk aset kripto yang masuk kategori tersebut. Khusus untuk stablecoin yang dipatok pada dolar AS, biaya dapat meningkat hingga sekitar 3% per transaksi.
Chebeskov menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan melindungi investor dari potensi risiko geopolitik dan pembatasan yang dapat muncul dari penerbit aset digital asing.
“Langkah ini dapat mencakup perlindungan teknis serta berbagai insentif ekonomi, komisi, atau rekomendasi yang mendorong warga menggunakan aset alternatif,” ujarnya kepada media Rusia Izvestia.
Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan biaya transaksi. Banyak pengamat melihatnya sebagai sinyal bahwa Rusia ingin mengarahkan aliran modal menuju instrumen digital yang lebih dekat dengan kepentingan nasional, termasuk aset berbasis rubel atau ekosistem keuangan negara-negara BRICS.
Pembahasan RUU Kripto Masuk Tahap Krusial di Duma
Usulan biaya baru itu masih berada dalam tahap pembahasan dan belum memiliki kekuatan hukum. Regulasi tersebut menjadi bagian dari pembacaan kedua RUU kripto yang saat ini dibahas di parlemen Rusia atau Duma.
RUU tersebut sebelumnya telah lolos pembacaan pertama pada 21 April 2026. Dalam tahap awal, regulasi itu menetapkan lima kategori lisensi bagi operator kripto, memperluas kewenangan pengawasan Bank Sentral Rusia, serta mempertahankan larangan penggunaan kripto sebagai alat pembayaran domestik.
Meski demikian, aturan tersebut tetap memberikan ruang bagi penggunaan aset digital dalam transaksi lintas batas. Mekanisme ini menjadi salah satu alternatif yang digunakan Rusia untuk mendukung aktivitas perdagangan internasional di tengah tekanan sanksi ekonomi Barat.
Ketua Komite Pasar Keuangan Duma, Anatoly Aksakov, menyebut regulasi kripto sebagai salah satu agenda legislasi paling penting tahun ini. Pemerintah menargetkan pembahasan selesai pada 1 Juli 2026, sementara penerapan penuh regulasi direncanakan mulai berlaku pada Juli 2027.
Mengapa USDT, USDC, dan BNB Menjadi Sasaran?
Fokus Rusia terhadap USDT, USDC, dan BNB tidak terlepas dari asal-usul dan afiliasi penerbit aset tersebut. Dalam sistem hukum Rusia, istilah “tidak ramah” merujuk pada negara-negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Moskow setelah konflik Ukraina pada 2022.
USDT diterbitkan oleh Tether yang berbasis di Kepulauan Virgin Britania Raya. Sementara itu, USDC diterbitkan oleh perusahaan asal Amerika Serikat, Circle. Adapun BNB memiliki keterkaitan erat dengan Binance yang selama ini beroperasi di bawah pengawasan berbagai regulator internasional, termasuk regulator Amerika Serikat.
Rusia menilai aset yang berasal dari yurisdiksi tersebut berpotensi menghadapi risiko pembekuan, pembatasan akses, atau tindakan kepatuhan yang dapat memengaruhi pengguna di dalam negeri. Kekhawatiran tersebut muncul setelah sejumlah dompet kripto yang terkait dengan individu atau entitas yang terkena sanksi dilaporkan pernah dibekukan.
Dengan mempertimbangkan faktor tersebut, pemerintah Rusia berupaya membangun kerangka regulasi yang dapat mengurangi ketergantungan pada aset digital yang dianggap rentan terhadap pengaruh geopolitik eksternal.
Kebijakan yang sedang disusun ini menunjukkan bahwa regulasi kripto di Rusia tidak hanya berfokus pada aspek teknologi dan investasi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi ekonomi dan geopolitik yang lebih luas. Jika disahkan, aturan tersebut berpotensi mengubah preferensi investor lokal serta mempercepat pengembangan alternatif aset digital yang lebih selaras dengan kepentingan Rusia dan mitra ekonominya.
baca juga”Strategy Borong Bitcoin Rp 1,8 Triliun“



